FGD Percepatan Ekspor UKM Industri Halal
Dalam rangka percepatan ekspor UKM Industri Halal, Sekertariat Wakil Presiden menyelenggarakan Fokus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 5 Juli 2023 secara hybrid, luring di Hotel Ciputra, Jakarta dan daring melalui aplikasi zoom yang di hadiri oleh lintas pelaku terkait dari Kelemterian/Lembaga antara lain Kementerian BRIN, OJK, Kemenlu, KNEKS, Bank Indonesia dan Perguruan Tinggi. Dalam Sambutan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningatan Daya Saing yang sampaikan Ahmad Lutfi, Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan menyampaikan perlunya produk-produk halal buatan Indonesia tersedia secara masif di pasar global agar Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian Komite Nasional dan Keuangan Syariah (KNEKS) bahwa perlunya akselerasi implementasi program-program ekonomi dan keuangan syariah secara konkret untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia pada 2024.
Lebih lanjut Ahmad Lutfi menyampaikan, FGD kali ini diharapkan dapat menjadi forum yang efektif untuk mengoptimalkan sinergi dan kolobarasi lintas pemangku kepentingan yang telah berjalan, serta mampu mengidentifikasi solusi-solusi dan merumuskan strategi bersama, sehingga diperoleh kesatuan aksi-aksi konkret untuk mendorong percepatan ekspor UKM Industri Halal. Selain Kementerian/Lembaga sebagai perumus kebijakan dan pelaksana program, Asosiasi dan Pelaku Usaha Ekspor juga hadir untuk memberikan gagasan dan masukan strategisnya. FGD ini diharapkan dapat menginspirasi penyusunan program percepatan ekspor UKM Industri Halal dan menyinergikan berbagai program Kementerian/Lembaga.
FGD Percepatan Ekspor UKM Industri Halal menghadirkan empat narasumber yaitu: M. Arie Kurnia Taufik Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Kementerian Perindustrian; Ganef Judawati, Sekretaris Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan; Pristiyanto, Kepala Bidang Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina UKM, Kementerian Koperasi; dan, Banjaran Surya Indrastomo, Deputi Bidang keuangan Syariah Badan Ekonomi Syariah KADIN.
Dalam pemaparan Arie Kurnia Taufik – Kemenprin, menyampaikan bahwa terdapat enam tantangan percepatan ekspor UKM Industri Halal yaitu: standar negara tujuan, logo halal, awareness halal, prosedur ekspor, pembiayaan ekspor dan bahan baku berkelanjutan. Sementara Banjaran Surya Indrastomo – KADIN menyampaikan bahwa tantangan utama membangun industri halal adalah menjamin ketersediaan bahan baku & bahan penolong halal (tersertifikasi halal) dan proses dari hulu hingga hilir terjamin aman dari
unsur haram. Sedangkan Pristiyanto- KemenkopUKM menyampaikan tantangan yang dihadapi adalah akses bahan baku tersertifikasi halal, pemenuhan standar bisnis halal, teknologi produksi dan standar produk, manajemen bisnis syariah, pembiayaan, akses pasar dan jaringan pemasaran, kapasitas produksi, serta transportasi dan logistik.
Secara umum para narasumbermenyampaikan bahwa tantangan utama percepatan ekspor UKM Industri Halal adalah ketersediaan bahan baku tersertifikasi halal untuk mengatasi hal tersebut solusi yang mengemuka adalah pengembangan sentra bahan baku halal, sistim informasi dan pemasaran produk halal, dan rumah produksi halal bersama. Sedangkan untuk percepatan ekspor perlu dikembangkan inkubasi bisnis dan pendampingan serta pengembangan jaringan pemasaran melalui pameran, business matching dan kemitraan. Sedangkan strategi yang dapat dilaksanakan adalah optimalisasi sentra usaha kecil dan menengah, pengutan ekosistem, pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan usaha.
